Pemerintah lewat Kementerian Rencana Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengkalkulasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan biaya sampai Rp 5. 519, 4 triliun untuk bangun proyek infrastruktur di beberapa bidang. Keperluan itu diprediksikan sepanjang lima th. yang akan datang yang tertuang dalam RPJMN.
Deputi Bagian Fasilitas serta Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menyampaikan, pembiayaan itu bakal dipenuhi dari sumber Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN), Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD), Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN), serta swasta.
" Keseluruhan keperluan infrastruktur Rp 5. 519, 4 triliun periode 2015-2019. Itu aslinya dari APBN sebesar Rp 2. 215, 6 triliun (40, 14 %), APBD Rp 545, 3 triliun (9, 88 %), BUMN Rp 1. 066, 2 triliun (19, 32 %) serta swasta Rp 1. 692, 3 triliun (30, 66 %), " tutur dia di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Dedy merinci, pembangunan investasi di bidang jalan sebesar Rp 805 triliun, kereta api Rp 283 triliun, bidang perhubungan laut meraih Rp 900 triliun, bidang hawa Rp 165 triliun, bidang darat (termasuk juga ASDP) sebesar Rp 60 triliun.
Adapula transportasi perkotaan meraih Rp 115 triliun, ketenagalistrikan Rp 980 triliun, bidang daya (migas) Rp 506, 6 triliun, bidang tehnologi komunikasi serta informatika Rp 277, 8 triliun, sumber daya air Rp 400, 5 triliun, air minum serta limbah Rp 499 triliun serta bidang perumahan Rp 527, 5 triliun.
" Ini seluruhnya baru draft gagasan, umumnya bakal ada pergantian 8-10 Januari 2015, serta finalnya 15-20 Januari 2015 bakal keluar Ketentuan Presiden yang diteken Presiden. Mulai sejak waktu itu baru mengikat lima th., " tandas Dedy. (Fik/Ahm)
No comments:
Post a Comment